SURABAYA, 11 APRIL 2024
Surabayasatu.net - Koperasi Migran Indonesia Maju Sejahtera diharapkan menjadi pintu masuk bagi kesejahteraan serta masa depan lebih baik bagi pekerja migran di seluruh Indonesia.
“Ini awal yang baik bagi seluruh pekerja migran di Indonesia. Mereka mendapat wajah yang akan melindungi mereka serta memberikan kesejahteraan,” kata Wamen Koperasi Ferry Juliantono di Surabaya, Jumat (11/4).
Wamen Koperasi berada di Surabaya dalam rangka menyaksikan Penandatanganan Kesepakatan antara Inkubator Bisnis Pekerja Migran Indonesia (INBIS PMI) dan PUM Netherlands serta Launching Koperasi Migran Indonesia Maju Sejahtera.
Koperasi Migran tidak hanya sebagai wadah untuk meningkatkan ekonomi mereka. Tapi, mereka akan mendapat perlindungan secara organisasi serta diarahkan untuk menjadi pekerja yang lebih professional.
“PMI bukan hanya pahlawan devisa melalui remitansi, tetapi juga agen pembangunan ekonomi lokal dan nasional,” katanya.
Tujuan Koperasi MIMS adalah untuk mengatasi masalah biaya-biaya yang dihadapi oleh calon pekerja migran, termasuk biaya pengurusan dokumen, pelatihan, dan biaya hidup selama pelatihan.
“Koperasi ini diharapkan dapat memberikan solusi yang holistik bagi pekerja migran, baik pada saat penempatan maupun setelah kembali ke Tanah Air,” katanya.
Wamenkop Ferry menegaskan, dengan dukungan dari Kemenkop, diharapkan Koperasi MIMS dapat berkembang dan memberikan manfaat yang besar bagi pekerja migran.
Pasalnya, program ini juga sejalan dengan upaya Pemerintah untuk memberikan peluang kerja yang besar di luar negeri bagi tenaga kerja produktif Indonesia.
Pihaknya juga menyambut positif upaya Kementerian Pekerja Migran menghadirkan solusi baru untuk mendukung pekerja migran. Terutama calon pekerja migran, dalam mendapatkan bantuan berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus PMI untuk pembiayaan mereka.
Menurut informasi yang disampaikan, skema KUR mengharuskan pekerja migran untuk memiliki kontrak sebelum mendapatkan pembiayaan. Namun, masalah muncul ketika biaya-biaya awal seperti pengurusan dokumen, pelatihan, dan biaya hidup selama pelatihan harus ditanggung di awal.
“Dalam rangka mengatasi hal ini, LPDB akan membantu dalam pembiayaan biaya-biaya awal yang muncul,” ungkapnya.
Ferry menekankan, kehadiran Koperasi MIMS diharapkan menjadi wadah besar yang mendukung skema ini.
“Melalui kolaborasi yang kuat, diharapkan pekerja migran Indonesia dapat mendapatkan solusi yang memadai untuk keberlangsungan karir mereka di luar negeri,” ujarnya.
Selanjutnya, kehadiran INBIS PMI sebagai inkubator bisnis dan Koperasi MIMS diharapkan mampu sebagai wadah usaha sekaligus jaringan ekonomi yang solid dan berkelanjutan.
“Melalui kerja sama dengan berbagai pihak dan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat, diharapkan Indonesia dapat meraih pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” ucapnya.
Dukungan dari berbagai pihak, termasuk Pemerintah, mitra internasional, organisasi masyarakat, dan sektor swasta, diharapkan dapat memperkuat implementasi skema ini.
“Kolaborasi yang kuat akan memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembukaan lapangan kerja yang produktif,” tuturnya Wamenkop.
Semua pihak, termasuk Kepala Dinas dan pejabat terkait, berperan penting dalam mendukung kesuksesan skema ini. Melalui bimbingan dan dukungan yang tepat, diharapkan masa depan pekerja migran Indonesia akan semakin cerah.
Selain itu, Kemenkop juga mendukung pembentukan koperasi desa (kopdes) di seluruh Indonesia, termasuk Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang diarahkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
“Dengan adanya distribusi aset dan kerja-kerja produktif di desa, diharapkan pertumbuhan ekonomi di tingkat desa akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi nasional,” yakin Ferry.
Melalui berbagai inisiatif ini, Kemenkop optimistis dapat mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen.
Kemenkop mendukung penuh upaya ini dan berkomitmen untuk menjadikan koperasi sebagai badan usaha yang kompetitif dan berdaya saing.
“Dengan kerja sama yang baik, diharapkan Koperasi-Koperasi Desa Merah Putih yang diprakarsai oleh Presiden dapat segera terwujud di seluruh Indonesia,” ujarnya.***SO
