.jpeg)
Hal itu terungkap dalam Musyawarah Kerja (Musker) Palang Merah Indonesia Provinsi Jatim yang berlangsung di Gedung BK3S Jalan Raya Tenggilis Surabaya. Dalam kegiatan yang dihadiri pengurus dan dewan Kehormatan PMI Jatim dan Pengurus PMI Kabupaten –Kota se-Jatim itu dipimpin oleh Ketua PMI Jatim, H. Imam Utomo S.
Dalam pengarahannya, Imam Utomo mengingatkan agar PMI Kabupaten dan Kota wajib menindaklanjuti Mukerprov PMI Jatim dengan mengadakan Muskerkom dan Mukerkab PMI di masing-masing kabupaten/kota. Karena kegiatan ini berkaitan erat dengan evaluasi program kegiatan sepanjang 2023 dan mempersiapkan program kegiatan tahun 2024.
“Saat ini, untuk bisa mendapatkan dana hibah dari pemerintah, harus menunjukkan program kegiatan yang akan dilakukan. Dan, itu bisa dibahas melalui Musker. Itu yang juga kami lakukan di tingkat Provinsi Jatim,” tutur Imam Utomo.
Dia menyebut ada program pembinaan PMR yang dilakukan dengan rencana membentuk gugus PMR di sekolah-sekolah untuk mencetak relawan remaja yang tangguh. Program ini pun sudah mendapat dukungan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.
“Untuk melancarkan program ini dibutuhkan MoU dengan dinas Pendidikan Provinsi Jatim untuk tingkat SMA dan SMK. Rencana MoU kita lakukan pada akhir bulan depan. Sementara untuk tingkat SD dan SMP sederajat dibutuhkan PMI Kabupaten/Kota dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota masing-masing,” tuturnya.
Diharapkan dalam pembentukan gugus dibicarakan kebutuhan fasilitator sebagai pelatih untuk masing-masing sekolah. “Target kita di setiap Kabupaten/kota minimal bisa membentuk 20 persen gugus PMR dengan anggota yang bisa menjadi anggota PMR antara 30 sampai 50 PMR setiap sekolah,” pinta Imam Utomo.
Selain soal pembentukan Gugus PMR seperti Pramuka, Imam juga mengingatkan kepada 37 UDD PMI Kabupaten/Kota pada tahun depan wajib menuntaskan akreditasi standar mutu pelayanan darah. “Target kita tahun depan UDD PMI di Jatim sudah menyelesaikan akreditasi dan menambah UDD yang lolos CPOB. Saat ini di Jatim baru 5 daerah yang sudah lolos CPOB yakni Surabaya, Sidoarjo, Kota Malang, Lumajang dan Jember. Kita harapkan tahun depan minimal bisa bertambah 4 lagi daerah yang memiliki UDD lolos CPOB,” harap Imam.
Program prioritas yang tak kalah pentingnya yakni pendataan DDS dan peningkatan jumlah pendonor darah tetap yang akan menjadi perhatian dalam menutupi kekurangan kebutuhan kantong darah di Jatim.
Saat ini dengan kebutuhan darah sekitar 700 ribu kantong dalam setahun, Jumlah DDS yang ada di Jatim sekitar 160 orang. Itu masih kurang. Sehingga harus mencari tambahan melalui kegiatan-kegiatan. Kita harapkan kedepannya tidak terjadi lagi jika DDS kita meningkat sampai 300 ribu orang,” tutup mantan Gubernur Jatim 2 periode ini.**SO
