Surabayasatu.net - Pemeritah dinilai lambat dalam menentukan tarif transportasi, sementara Pemerintah sudah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), yang menyebabkan tarif transportasi tidak terkontrol.
Seharusnya pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan sebelum terjadinya kenaikan harga BBM sudah melakukan simulasi kenaikan tarif transportasi dengan skema beberapa asumsi harga BBM. Kali ini Pemerintah sangat lamba,” kata Ketua Harian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Jatim, Bambang Haryo Soekartono di Surabaya, kemarin.
Menurutnya, pemerintah seharsunya Menyusun tarif dulu dan tarif tersebut harus tersosialisasi kepada masyarakat sebelum kenaikan harga BBM, sehingga ketika terjadi kenaikan harga BBM, maka tarif trasnportasi bisa langsung ditetapkan dan masyarakatpun sudah siap
Tidak seperti sekarang, kata Bambang, ketika harga BBM naik, pemerintah baru menghitung tarif angkutan. Akibatnya untuk moda yg bisa menjual tiketnya sendiri telah menaikkan harga tiketnya sangat tinggi.
“Ada yang menaikkan tarif 50% bahkan sampai 100%, akibatnya dengan kenaikan terkesan lia. Dikarenakan ketatapan dari pemerintah belum turun,” katanya.
Kondisi serupa juga terjadi pada moda yg penjualan tiketnya dilakukan secara terpadu oleh BUMN seperti angkutan penyeberangan. Hingga sekarang moda trasportasi ini tidak bisa menaikkan tarif.
“Mereka terancam akan mengurangi jumlah operasionalnya krn tidak mampu untuk membeli BBM dengan harga yg sudah naik. Disini kembali lagi masyarakat yg dirugikan,” ujarnya.
Ditegaskan, seharusnya dengan pola yg ada saat ini, dimana pemerintah baru menghitung kenaikan tarif yg akan diterapkan, maka pemerintah harus memberikan BLT juga kepada perusahaan transportasi guna menutup selisih kenaikan harga BBM, agar tetap bisa beroperasi.
“Jadi tidak hanya kepada masyarakat dengan gaji dibawah 3,5 jt yg diberikan BLT. Terapi juga perusahaan transportasi sambil menunggu ditetapkannya tarif yg baru agar tetap bisa beroperasi,” katanya.***
