Surabayasatu.net - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa peringatkan seluruh Kepala Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) dilingkungan Pemprov Jatim tidak boleh kurang pergaulan alias kuper, tapi harus menjalin sinergitas dengan pihak.
“Sekalinya kuper maka pekerjaan bisa mandeg karena begitu banyak program yang harus dikerjakan, dan sukses bisa jadi dari pintu A atau pintu C,” kata Khofifah Indar Parawansa saat menutup Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II Angkatan IV Tahun 2022 di Provinsi Jatim bertempat di Jatim Coorporate University BPSDM Prov Jatim, Jumat (10/6).
Karena itu, menurut Gubernur, jangan berfikir bisa besar sendirian menang sendirian, atau kerja sendiriaan, yang ada adalah strong partnership. Para pimpinan harus membangun tidak bisa sendirian maju. “Kompleks pekerjaan kita bisa terurai bila membuka sinergitas dengan pihak lain,” ujarnya.
Mantan Menteri Sosial RI ini kemudian melanjutkan, dari seluruh sinergitas yang telah terbentuk, Kepala Dinas harus mengkomunikasikan dengan Bupati/Walikota agar lebih terbuka dengan seluruh hal yang memicu efektivitas, produktivitas, sinergi dan manfaat yang lebih besar. "Terbuka menerima ide kreatif dan inovatif untuk kemajuan perkembangan pembangunan di daerah masing-masing juga penting," sebutnya.
Selanjutnya, berdasarkan data Indeks Kemakmuran Dunia, Indonesia berada pada peringkat 5 ASEAN. Indikator kemakmuran dilihat dari 8 sektor yakni ekonomi, keamanan, kesehatan, pendidikan, modal sosial, pemerintahan, kebebasan individu dan kesempatan kerja wirausaha.
"Kekuatan masyarakat kita sangat luar biasa. Social capital ini menjadi modal untuk bersinergi dengan program strategis yang kita siapkan. Kita dalam mempersiapkan program juga harus melihat sesuatu yang bisa kita capai melalui ragam ide kreatif kita," lanjut Khofifah.
Oleh sebab itu, dirinya berharap dan secara khusus meminta seluruh kepala OPD untuk lebih membuka jejaring dan memperluas kerjasama dengan berbagai pihak. Harus selalu berpikir ke depan, menstrukturkan seluruh ide kreatif dengan keadaan dan manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat.
"Kita butuh referensi secara imperatif untuk mengarusutamakan SDGs agar menyatu dengan seluruh program. Kalau memang kita merasa kurang maksimal dalam satu hal, tidak apa-apa kita berbenah. Tapi jangan dibatasi staf kita untuk berkreasi memunculkan ide kreatif tetap inovatif," paparnya.
Di sisi lain Khofifah juga menyinggung tentang Presidensi G20. Menurutnya semangat yang muncul dengan adanya Presidensi G20 oleh Indonesia, harus diiringi dengan berbagai percepatan dan sinkronisasi program.
Di hadapan seluruh peserta PKN, Gubernur Khofifah meminta percepatan penerapan inovasi birokrasi menuju birokrasi berkelas dunia dengan standar kompetensi, talent, efektifitas serta produktifitas serta kekuatan kepemimpinan pada birokrasi.
Gubernur Khofifah juga mengusulkan agar secara nasional pencapaian SDG's di i tegrasikan pada pembangunan bahkan sebagai arus utama pembangunan. Sehingga setiap pembangunan akan memiliki keterkaitan dengan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan serta untuk Intuk Indonesia ditamvah menjadi 18 terkait akses pemberdayaan desa.
"Karena kita ini beragam suku, agama, adat maka saya ingin penerapan SDGs pada seluruh program inovasi dan kepemimpinan pada birokrasi tidak meninggalkan dan tidak membuat ada yang tertinggal atau ada yang merasa ditinggalkan pada tiap prosesnya," ungkap Gubernur Khofifah.
Kesetaraan dalam upaya memajukan kesejahteraan menjadi hal yang mendasar dalam menjalankan 17 program SDGs. Bahkan, mengacu Pancasila dan UUD 1945, Khofifah mengatakan bahwa poin-poin di dalamnya bisa berseiring dengan program SDGs.
"Kalau 7724 desa di Jatim ini sejahtera, tentu akan mengungkit kesejahteraan pula bagi tingkat atasnya," ujar Khofifah.
Sebagai informasi, masih dalam kesempatan yang sama juga dilakukan penandatanganan 7 kerjasama baru yang dijajaki oleh BPSDM Prov Jatim. Meliputi penandatanganan Nota kesepakatan Pemprov Jatim dengan BNN RI, penandatanganan PKS antara BPSDM Jatim dengan SDGs Center UNAIR.
Selanjutnya, juga ditanda tangani PKS antara BPSDM Jatim dengan Badan Diklat Prov. Gorontalo, PKS antara BPSDM Jatim dengan BKD Kabupaten Kediri, PKS antara BPSDM Jatim dengan BKPSDM Kabupaten Nganjuk, dan yang terakhir PKS antara BPSDM Jatim dengan BKD Kabupaten Trenggalek.**SO
